1004494633

LAMONGAN | faktasiber.id – Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan menggelar musyawarah terbuka terkait polemik pengelolaan lahan hutan di Balai Desa Kedungwangi, Kamis (19/11/2026). Forum ini dimoderatori oleh Ismun serta dihadiri Kepala Desa Kedungwangi, Musyafak, perwakilan pihak pengelola lahan, Kiki, serta diikuti sekitar 30 pengurus dan anggota KTH Desa Kedungwangi.

Musyawarah ini digelar menyusul aspirasi warga penggarap awal yang ingin kembali mengelola lahan hutan yang sebelumnya dinilai tidak difungsikan. Namun, di lapangan lahan tersebut justru diketahui telah digarap oleh pihak lain.

Dalam forum tersebut, perwakilan KTH menuntut agar lahan yang dinilai telah habis masa sewanya dikembalikan untuk dikelola langsung oleh masyarakat lokal sebagai penggarap awal. Warga juga mendesak adanya transparansi dokumen apabila pengelolaan lahan tersebut dialihkan kepada pihak lain.

“Tuntutan masyarakat sederhana, jika masa sewa sudah habis harus dikembalikan ke petani awal. Kalaupun diambil alih pihak lain, harus ada kesepakatan yang jelas serta kelengkapan berkas yang transparan,” tegas perwakilan warga dalam musyawarah tersebut.

Menanggapi tuntutan warga, Kiki selaku perwakilan pihak pemenang tender—yang sebelumnya berkaitan dengan kontrak PTPN dan kini beralih ke PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)—mengklaim bahwa masa sewa lahan tersebut belum berakhir dan baru akan selesai pada tahun 2027 mendatang, dan hal ini di lanjutkan untuk mengamankan aset. Kendati demikian, dalam forum tersebut ia belum dapat menunjukkan dokumen berkas maupun surat legalitas yang sah.

Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari moderator forum, Ismun. Ia memaparkan mekanisme awal serta aturan tata kelola Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kejelasan dokumen legalitas pengelolaan lahan yang sebelumnya terbengkalai tersebut, bukan sekadar pemaparan lisan tanpa bukti fisik.

Di tengah dialog yang berjalan alot, Kiki sempat menawarkan solusi agar petani diperbolehkan menanami lahan tersebut dengan komoditas yang sama, yakni tebu, dengan ketentuan hasil panen disetorkan ke Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, bukan ke KTM. Usulan pola tanam ini sempat disetujui oleh para petani.

Namun, pembahasan kembali menemui jalan buntu setelah Kiki menyampaikan adanya skema ganti rugi atau biaya sewa sebesar Rp12 juta per hektare. atau setara Rp3 juta per 250 cengkal. Biaya tersebut diajukan karena pihak Kiki mengklaim telah memenangkan tender atas kontrak yang masih berjalan hingga 2027.

Mendengar nominal tersebut, Ismun bersama para petani menyatakan keberatan karena dinilai sangat memberatkan masyarakat. Melalui diskusi lanjutan, petani mengusulkan jalan tengah agar diperbolehkan menanam tanaman sela berupa jagung di lahan tebu tersebut tanpa merusak tanaman tebu yang ada.

Hingga musyawarah berakhir, kedua belah pihak belum menemukan titik temu yang final. Kiki menyatakan akan membawa usulan masyarakat tersebut untuk dipertimbangkan oleh jajaran pimpinan pusat perusahaannya.

Sementara itu, pihak KTH dan masyarakat memberikan tenggang waktu selama satu minggu ke depan untuk mendapatkan kepastian jawaban. Apabila dalam batas waktu tersebut belum ada keputusan resmi, warga berharap instansi maupun pihak terkait di tingkat daerah hingga pusat segera turun tangan untuk memediasi dan menyelesaikan polemik ini secara adil, sekaligus mendesak agar aspirasi warga terkait pola tanam tumpangsari dapat direalisasikan demi keberlangsungan ekonomi petani lokal. (Red)

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *