LAMONGAN | faktasiber.id – Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Gempolmanis, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, kini tengah menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat. Proyek infrastruktur fisik yang sedang berjalan tersebut dinilai tidak transparan serta mengabaikan standar keselamatan kerja.
Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga saat ini belum tampak adanya papan nama atau papan informasi proyek yang terpasang. Padahal, keberadaan papan informasi tersebut merupakan hal wajib sebagai bentuk kepatuhan terhadap asas keterbukaan informasi publik yang telah diatur oleh perundang-undangan.
“Masyarakat berharap ada kejelasan mengenai sumber dana dan nilai anggaran proyek ini. Kami ingin pelaksanaan pembangunan di desa bisa dipantau bersama-sama,” ujar salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain persoalan transparansi anggaran, pelaksanaan proyek ini juga memicu kritik terkait perlindungan tenaga kerja. Para pekerja di lapangan diduga kuat tidak difasilitasi Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Demi menjaga keberimbangan informasi, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada beberapa pihak. Mustofa, sosok yang sempat disebut-sebut oleh warga sebagai pelaksana lapangan, secara tegas membantah keterlibatan dirinya dalam proyek tersebut.
“Saya tidak tahu terkait proyek itu, itu bukan pekerjaan saya. Tadi saya hanya ke sawah, melihat langsung, dan sempat mengambil foto saja,” ujar Mustofa saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp.
Di sisi lain, pihak aparatur Desa Gempolmanis juga mengaku tidak mengetahui asal-usul maupun detail proyek tersebut. Mereka menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak pemerintah desa sama sekali belum menerima pemberitahuan resmi mengenai pengerjaan TPT tersebut.
“Kami tentu senang ada bantuan pembangunan yang bisa bermanfaat untuk warga. Namun, sampai saat ini kami tidak tahu bantuan tersebut bersumber dari mana,” jelas salah satu aparatur desa.
Merespons kondisi ini, warga mendesak agar dinas dan instansi terkait di Kabupaten Lamongan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran regulasi atau ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan proyek tersebut, masyarakat meminta agar pihak berwenang memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku agar asas kemanfaatan proyek bagi publik dapat terpenuhi secara maksimal.
Hingga berita ini diturunkan, upaya membuka ruang komunikasi dan konfirmasi lanjutan kepada pihak Pemerintah Desa Gempolmanis maupun instansi terkait di tingkat kabupaten masih terus dilakukan guna mendapatkan informasi resmi, akurat, dan berimbang bagi publik.
Reporter redaksi
