1004334756

SOLO | faktasiber.id — Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pada Jumat (23/10/2026) di lingkungan Kampus UNISRI, Kota Surakarta.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan pendidikan akademik dengan kebutuhan praktik hukum yang profesional, beretika, dan berintegritas di tengah dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks.

Dari jajaran UNISRI, kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Rektor, Prof. Dr. Sutoyo, M.Pd., didampingi Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, serta kepala lembaga dan biro di lingkungan universitas. Sementara dari pihak DePA-RI, hadir Ketua Umum Dr. TM Luthfi Yazid, SH, LL.M., bersama Ketua DPD Jawa Tengah A. Yudo Prihartoro, S.H., M.H., M.M., serta pengurus DPD Jawa Tengah lainnya, yaitu Bayu Aji Kusuma Widjaya, SH, MH, CTA, CPM, dan Aris Subandrio, SH, MH.

Pada kesempatan yang sama, UNISRI juga menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis lainnya, mencakup perguruan tinggi, lembaga peradilan, hingga penyelenggara pemilu. Namun bagi DePA-RI, kolaborasi ini memiliki makna khusus — senada dengan semangat nama besar universitas ini, yaitu Pahlawan Nasional Ignatius Slamet Riyadi, yang dikenal sebagai sosok berintegritas, berkarakter, dan pemberani dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa di usia muda.

Ketua Umum DePA-RI, Dr. TM Luthfi Yazid, SH, LL.M., menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen organisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan profesi advokat yang tidak sekadar memenuhi syarat formal masuk profesi, melainkan juga membentuk karakter dan tanggung jawab moral seorang penegak hukum.

“Advokat bukan sekadar profesi yang menguasai hukum dan mampu beracara di pengadilan. Advokat juga merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab menjaga keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, serta menjunjung tinggi etika profesi,” ujar Luthfi Yazid.

Ia menambahkan, tantangan profesi advokat semakin berat di era digital. Kemajuan teknologi, kecepatan informasi, serta fenomena trial by social media menuntut calon advokat tidak hanya mahir dalam hukum materiil dan hukum acara, tetapi juga memahami etika profesi, hak asasi manusia, komunikasi publik, serta tanggung jawab penggunaan teknologi.

Melalui PKPA bersama UNISRI, DePA-RI mengharapkan adanya sinergi yang seimbang antara pemahaman akademik dan pengalaman praktis. Materi pembelajaran tidak hanya mencakup penyusunan dokumen hukum, pendapat hukum, dan uji tuntas hukum, tetapi juga penguatan sikap profesionalisme, kemandirian, dan keberpihakan pada keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kerja sama ini juga membuka peluang kolaborasi lebih luas, meliputi seminar hukum, penelitian bersama, diskusi kebijakan hukum, pelatihan keterampilan profesi, hingga program pengabdian kepada masyarakat.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar melahirkan lebih banyak advokat, melainkan melahirkan advokat yang kompeten, berkarakter, bermental baja, berintegritas, independen, dan memiliki keberpihakan pada keadilan serta mereka yang kurang berdaya. Kualitas profesi advokat merupakan salah satu unsur penting dalam membangun negara hukum,” tegas Luthfi Yazid.

DePA-RI berharap kolaborasi dengan UNISRI dapat menjadi model sinergi yang konkret antara organisasi profesi dan perguruan tinggi, guna memperkuat sistem pendidikan hukum nasional sekaligus mewujudkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

 
Reporter Agus Triono /Megy

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *