LAMONGAN | faktasiber.id — Kasus kekerasan antar-siswa kembali mengguncang dunia pendidikan di Lamongan. Seorang siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mantup harus menjalani perawatan medis dan operasi di rumah sakit setelah menjadi korban penganiayaan oleh sesama siswa pada Selasa (27/10/2026).
Korban yang berdomisili di Dusun Kedungbulu, Desa Dumpiagung, mengalami luka-luka serius pada bagian wajah dan harus menjalani tindakan operasi pada bagian giginya akibat peristiwa tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan pelaku adalah siswa kelas IX di sekolah yang sama. Kasus ini dengan cepat menjadi sorotan dan polemik di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, keluarga pelaku telah menyampaikan keinginan untuk berdamai dan menawarkan kompensasi kepada keluarga korban. Namun, pihak keluarga korban akan tetap membawa kasus ini ke pihak berwajib agar pelaku segera di proses secara hukum, masyarakat luas pun mempertanyakan bagaimana peristiwa kekerasan fisik yang serius ini bisa terjadi dan luput dari pengawasan pihak sekolah.
Pimpinan Redaksi faktasiber.id, Agus Triono, mengecam keras peristiwa ini.
“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan, perlindungan terhadap anak adalah kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga. Sekolah wajib memberikan perlindungan bagi setiap peserta didik sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54 yang menyatakan anak di dalam dan lingkungan lembaga pendidikan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan.”
“Perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat juga diatur dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk ketentuan mengenai pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perdamaian tidak boleh menghapus kewajiban menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terbaik bagi korban.” tegasnya.
“Kasus ini tidak boleh sekadar diselesaikan dengan perdamaian dan kompensasi semata. Proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Pihak sekolah juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai pengawasan dan penanganan kasus ini agar masyarakat percaya kembali pada lembaga pendidikan,” tambahnya.
Redaksi faktasiber.id membuka ruang tanggapan yang setara dan berimbang bagi pihak keluarga korban, keluarga pelaku, pihak sekolah, serta instansi terkait. Seluruh informasi yang diterima akan kami sajikan secara objektif demi terungkapnya kebenaran seutuhnya. Tujuan satu. agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari, dan setiap anak harus mendapatkan rasa aman yang nayaman di tempat belajarnya.
Reporter Agus Triono
