file_00000000dec48211bb8553543448be64

TUBAN | faktasiber.id — Perwakilan petani di Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, mendatangi Kantor Desa setempat pada Kamis pagi (22/10/2026). Aksi ini dipicu dugaan perubahan dan pengalihfungsian pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) ke program Pompanisasi Irigasi Pertanian (PIP) yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tanpa sosialisasi maupun tanpa Musyawarah Desa yang melibatkan unsur petani dan masyarakat.

Keresahan warga bermula saat masyarakat tidak mendapatkan kejelasan mengenai status dan pengelolaan organisasi HIPPA yang diduga dirubah dan dialihfungsikan menjadi PIP dalam struktur BUMDes secara sepihak. Warga masyarakat petani merasa hak dan kedaulatannya dirampas tanpa proses yang sah.

Salah satu perwakilan petani itu, KR, menyampaikan dengan tegas tuntutannya.

“Organisasi HIPPA harus dikembalikan kedudukannya seperti semula. Yaitu menjadi wadah pagi para petani pemakai air. Jangan dikudeta menjadi PIP. Hasil pengelolaan harus memberi manfaat langsung kepada kaum petani, bukan dialihkan untuk kepentingan lain,” ujarnya.

Poin penting lainnya yang disampaikan warga adalah tuntutan agar BUMDes setempat dibubarkan atau dilakukan reorganisasi Pengelola / Pengurus dengan melakukan rekrutment Direktur BUMDes baru beserta Sekretaris dan Bendahara.

Pasalnya, masyarakat menilai sejak awal pembentukannya, BUMDes tersebut sudah cacat hukum karena diduga tidak memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku serta kurang transparan bahkan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perekrutannya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar kurang lebih tiga jam tersebut dihadiri Penjabat atau Pj Kepala Desa dan Sekdes. Namun, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Afandi tidak berani hadir. Padahal lembaga BPD memegang peran penting dalam pengawasan tata kelola keuangan dan pemerintahan desa. Hal ini turut menjadi catatan kekecewaan warga.

Melalui perdebatan panjang dan duduk bersama, kesepakatan penting akhirnya tercapai. Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) Kedungsoko Supiyah, SH dan perwakilan petani menandatangani surat kesepakatan bersama yang menyepakati akan difasilitasi pelaksanaan MusDes (Musyawarah Desa) pada Selasa, 27 Oktober 2026, untuk membahas seluruh persoalan ini secara terbuka dan transparan.

Perwakilan masyarakat petani juga meminta instansi terkait agar segera turun langsung melakukan audit menyeluruh atas pengelolaan keuangan BUMDes dan unit usaha PIP (HIPPA) maupun unit-unit usaha lainnya sekaligus keberadaan BUMDes yang pendiriannya dinilai cacat hukum. Sebab, tahun 2016 lalu sudah dibentuk BUMDes namun, tahun 2025 lalu juga didirikan BUMDes baru lagi sehingga ada dua BUMDes di Desa Kedungsoko.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan warga juga berencana mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., agar turun langsung ke desa Kedungsoko Plumpang Tuban dan menindak tegas oknum-oknum yang tidak berpihak pada kepentingan petani. Langkah ini diambil agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari.

Reporter SKT

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *