LAMONGAN | faktasiber.id — Aliansi Buruh Independen menyampaikan kecaman tegas atas tragedi ledakan tabung produksi di PT Superior Prima Sukses (Blesscon), Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, yang merenggut empat nyawa pekerja serta melukai pekerja lainnya. Organisasi menegaskan musibah ini tidak boleh berhenti pada pemberian santunan semata, melainkan harus diikuti pengungkapan fakta dan penegakan hukum secara utuh.
Tragedi yang terjadi pada 23 September 2026 ini dinilai mengandung persoalan mendasar pada penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Aliansi Buruh Independen menegaskan: jika ditemukan kelalaian atau pengabaian standar keselamatan, pihak yang bertanggung jawab wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui rilis pers resminya, Aliansi Buruh Independen menyampaikan empat sikap tegas:
- Tolak Politisi atas Santunan
Aliansi mengecam pejabat publik yang menjadikan pemberian santunan BPJS Ketenagakerjaan sebagai ajang pencitraan. “Manfaat BPJS adalah hak pekerja dan ahli waris, bukan hadiah pribadi pejabat maupun prestasi politik,” tegas organisasi. Pemerintah dinilai bertanggung jawab memastikan hukum ditegakkan dan pengawasan berjalan, bukan sekadar hadir dalam seremoni.
- Audit Transparansi Status Kerja & Hak Korban
Dinas Tenaga Kerja diminta mengaudit dokumen hubungan kerja seluruh korban — termasuk status kontrak, masa kerja, upah, dan kepesertaan jaminan sosial. Hak keluarga korban tidak boleh berhenti pada santunan atau biaya pemakaman. Seluruh hak yang timbul harus dihitung, diumumkan secara terbuka, dan dipenuhi tepat waktu.
- Buka Hasil Investigasi K3 ke Publik
Kepolisian dan Pengawas Ketenagakerjaan diminta menyelidiki secara menyeluruh kelayakan mesin, prosedur operasional, pemeliharaan, hingga sistem pengawasan. Hasil pemeriksaan dibuka kepada publik sejauh tidak mengganggu proses hukum. Jika terbukti kelalaian menyebabkan kematian, pertanggungjawaban pidana wajib dijalankan tanpa pandang bulu.
- Hentikan Sementara Operasional Mesin Sejenis
Demi keselamatan ratusan pekerja lain, pemerintah diminta segera memeriksa peralatan produksi sejenis. Jika ditemukan risiko serius, operasional dihentikan sementara hingga dinyatakan layak kembali. “Jangan menunggu korban berikutnya untuk memastikan keamanan mesin,” tegas pernyataan itu.
“Darah buruh bukan komoditas politik. Nyawa pekerja bukan sekadar angka dalam laporan,” demikian ditegaskan Aliansi Buruh Independen. Organisasi berjanji terus mengawal kasus ini hingga seluruh hak keluarga korban terpenuhi dan kebenaran diungkap secara transparan. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, pertanggungjawaban hukum akan ditegakkan secara adil.
Reporter Agus Triono
Penulis
